Ijin Sakit

Di dalam sebuah hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja, keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yang mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalamUU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja juga diatur di undang-undang lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan, serta di dalam peraturan pelaksanaan UUK, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan sebagainya.

Selain hak-hak pekerja diatur di dalam peraturan perundang-undangan, juga lazimnya diatur di dalam Peraturan Perusahaan (“PP”), Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), atau di dalam Perjanjian Kerja (“PK”).

Di dalam menjalankan hak dan kewajibannya, baik pengusaha dan pekerja terikat pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya (PP, PKB, dan PK). Dengan pengertian, baik pengusaha maupun pekerja tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut. Terlebih, di dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut, baik pekerja maupun pengusaha dilarang melakukan tindakan berupa paksaan, intimidasi, maupun diskriminasi.

Dalam kaitannya dengan pertanyaan di atas, di mana Bapak/Ibu berkedudukan sebagai Pekerja, maka di dalam menjalankan hubungan kerja, Pekerja berhak diperlakukan sama, adil dan layak serta tanpa ada diskriminasi dari pengusaha, sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh ketentuan Pasal 6 UUK, yang menyebutkan: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Selain diatur di dalam UUK, hak pekerja untuk diperlakukan sama tanpa diskrimininasi juga diatur di dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945:

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 :

Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Dengan demikian, maka hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi dan undang-undang sehingga setiap orang wajib menghormati dan melaksanakannya, dimana tindakan yang bertentangan dengan hak tersebut merupakan tindakan melanggar HAM.

Berkaitan dengan pertanyaan Bapak di atas, yang mengatakan bahwa pimpinan Bapak tidak percaya surat keterangan dokter yang menyatakan Bapak sakit dan pimpinan tersebut mewajibkan Bapak tetap bekerja meskipun Bapak dalam keadaan sakit, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang patut disangka sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut sejauh Bapak memang benar-benar sakit dan Surat Keterangan Dokter adalah benar adanya dibuat oleh seorang Dokter yang memeriksa Bapak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 93 ayat huruf (a) UUK, yang menyatakan bahwa apabila pekerja sakit maka dibuktikan sakitnya tersebut dengan Surat Keterangan Dokter.

Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf (a) UUK :

Yang dimaksud pekerja/buruh sakit adalah sakit menurut keterangan dokter.

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) huruf (a) UUK, maka Bapak/Ibu sebagai pekerja mempunyai hak tidak masuk kerja karena sakit dengan tetap mendapatkan upah, serta tidak dikualifikasikan sebagai tindakan mangkir kerja, apabila pekerja benar sakit dan sakitnya tersebut dapat dibuktikan dengan memberikan atau memperlihatkan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Bapak sakit kepada Pengusaha, dalam hal ini pimpinan Bapak/Ibu. Namun demikian, Bapak/Ibu juga harus melihat dan memperhatikan syarat-syarat kerja yang diatur baik di dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan Bapak. Atau apabila tidak ada atau tidak diatur di dalam PP dan PKB, Bapak dapat melihat di dalam PK yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak dengan pihak Perusahaan. Jika ketiga-tiganya tidak ada atau tidak diatur, maka merujuk kepada ketentuan UUK sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Upaya yang Bapak bisa lakukan terkait dengan permasalahan ini adalah dengan melaporkan perihal permasalahan ketenagakerjaan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di wilayah tempat kerja Bapak, di tingkat Provinsi, atau juga dapat ke Dirjen Pengawasan Tenaga Kerja yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Berdasarkan pengalaman kami, sanksi yang biasa diberikan adalah sanksi administratif dalam bentuk teguran, peringatan, dan sebagainya.

Oleh karena hal ini ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, maka Bapak juga bisa datang dan melaporkan/mengadukan permasalahan ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) RI, yang mana berdasarkan pengalaman kami, pelaporan dari pekerja tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pemanggilan atau surat tertulis.

Demikian, semoga artikel ini bermanfaat.